Keberadaan pedagang perantara diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan praktik perdagangan, karena berfungsi menunjang efisiensi serta kepastian dalam lalu lintas perdagangan. Berdasarkan hukum dagang, pedagang perantara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam sesuai dengan tugas dan kedudukan hukumnya, yaitu bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut.
Bursa dagang merupakan lembaga atau tempat yang disediakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi perdagangan tertentu, seperti komoditas, efek, atau barang dagangan lainnya. Dalam konteks hukum dagang, bursa dagang berfungsi sebagai sarana perantara yang menjamin keteraturan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi, karena kegiatan jual beli dilakukan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Bursa dagang tidak secara langsung memiliki barang yang diperdagangkan, melainkan bertindak sebagai fasilitator transaksi antara para pihak yang berkepentingan.
Makelar adalah pedagang perantara yang bertugas mempertemukan penjual dan pembeli untuk terjadinya suatu perjanjian jual beli tanpa mengikatkan diri secara tetap kepada salah satu pihak. Makelar bekerja secara independen dan memperoleh upah atau provisi apabila transaksi berhasil dilaksanakan. Dalam KUHD, makelar diatur sebagai perantara yang tidak menanggung risiko atas pelaksanaan perjanjian, kecuali ditentukan lain, sehingga tanggung jawabnya terbatas pada pelaksanaan tugas perantara secara jujur dan profesional.
Kasir dalam hukum dagang dipahami sebagai perantara yang menangani urusan pembayaran dalam kegiatan perdagangan. Kasir bertugas menerima, menyimpan, dan menyalurkan pembayaran yang timbul dari transaksi dagang, baik atas nama pedagang maupun perusahaan. Meskipun perannya lebih bersifat administratif, kasir memiliki fungsi penting sebagai perantara keuangan yang menjamin tertibnya arus pembayaran dan meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana dalam kegiatan perdagangan.
Komisioner merupakan pedagang perantara yang bertindak atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan pihak lain berdasarkan perjanjian komisi. Dalam menjalankan tugasnya, komisioner melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pihak dalam perjanjian, namun manfaat dan risiko dari transaksi tersebut pada dasarnya ditanggung oleh pihak yang diwakili. KUHD mengatur kedudukan komisioner sebagai perantara yang memiliki tanggung jawab lebih luas dibandingkan makelar, karena terlibat langsung dalam pelaksanaan transaksi.
Ekspeditur adalah pedagang perantara yang bergerak di bidang pengurusan pengiriman barang. Ekspeditur bertugas mengatur dan mengkoordinasikan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain atas permintaan pengirim, termasuk memilih sarana angkut dan mengurus dokumen pengiriman. Dalam hukum dagang, ekspeditur berperan sebagai perantara antara pengirim barang dan pihak pengangkut, sehingga keberadaannya penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan distribusi barang dalam kegiatan perdagangan.
Pengangkut merupakan pedagang perantara yang menyediakan jasa pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan. Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang selama proses pengiriman sesuai dengan ketentuan hukum dagang dan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian, pengangkut memiliki peran strategis sebagai perantara dalam rantai distribusi, karena keberhasilan transaksi perdagangan tidak hanya ditentukan oleh jual beli, tetapi juga oleh tersampaikannya barang kepada pihak yang berhak secara tepat waktu dan aman.